“Semua bakal calon (balon) yang telah mendaftar kepada kami tidak dibeda-bedakan oleh kami. Kami hanya melakukan penjaringan dan setiap balon yang ada mempunyai hak dan kewajiban yang sama,” tegas Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi Asep Wahyu NB.

Asep mengatakan, walaupun saat ini sudah ada publik figur yang mendaftarkan diri kepada pihaknya yakni Ayu Azhari, bukan berarti Ayu akan mendapatkan perlakuan khusus dari pihaknya. Menurutnya, siapa saja yang mendaftarkan diri kepada pihaknya tetap yang akan memutuskan adalah Penggurus PDIP Pusat.

“Kami hanya menyerahkan berkas, para balon yang telah mendaftar. Terpilih atau tidaknya Ayu sebagai calon yang nantinya akan diusung oleh PDIP pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sukabumi mendatang keputusannya ada di tangan pusat,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa dengan masuknya Ayu sebagai balon dari PDIP, banyak menyita perhatian dari seluruh kalangan politik dan masyarakat apakah berita yang ada di media massa benar, bahwa Ayu menjadi balon dari partainya. “Saya katakan benar bahwa Ayu telah mendaftar kepada kami, dan kami sudah menerima berkas pendaftarannya kemarin (Kamis, 24/12),” ungkapnya.

Sementara itu, balon lain dari PDIP yakni Bambang Jayawarta menuturkan, munculnya nama Ayu Azhari sebagai balon dari PDIP, tidak mengurungkan niatnya untuk tetap maju menjadi balon dari partai berlambang kepala banteng ini. “Kami yakin, bahwa kami bisa menyaingi kepopuleran Ayu Azhari, dan PDIP pusat pun akan memverifikasi atau memilah dan memilih kepada setiap nama balon siapa yang layak untuk diusung,” tutur Bambang, yang juga sebagai kader PDIP tersebut.

Ia menandaskan, bahwa pihaknya sampai saat ini sudah mendapatkan 16 dukungan dari pengurus cabang yang siap membantu dan mengusung pihaknya.”Kami tidak “silau” dengan nama Ayu Azhari, karena semua balon yang mendaftarkan diri kepada PDIP adalah calon terbaik,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun oleh ANTARA News, sampai saat ini sudah ada delapan balon yang mendaftarkan diri kepada PDIP yang salah satunya adalah bintang film serta sinetron Ayu Azhari.  ant/ahi

Republika: Empat hari lalu saya menerima pesan singkat dari K.H. Solahuddin Wahid , yang akrab dipanggil Gus Sholah, tentang sebuah pesantren di sebuah kampung yang pemimpinnya meninggal dan harus diwariskan kepada anaknya yang seorang ustaz muda. Beliau meminta Dompet Dhuafa kiranya dapat membantu pesantren ini dan saat itu juga saya langsung menghubungi ustaz muda ini untuk mendalami apa yang bisa dilakukan untuk pesantren ini. Bukan tanpa sebab Gus Sholah mengenal baik Dompet Dhuafa. Dalam sebuah obrolan santai bersama beliau, saya bahkan terkaget Gus Sholah memahami detail mengenai Dompet Dhuafa. Bukan saja beliau membaca banyak hal tentang lembaga amil zakat ini namun juga mengkliping setiap berita Dompet Dhuafa. Tawarannya agar Pesantren Tebu Ireng yang dipimpinnya bisa belajar ke Dompet Dhuafa saya anggap sebagai pujian, dan saya katakan bahwa Dompet Dhuafa akan belajar bagaimana sebuah pesantren seperti Tebu Ireng bisa eksis selama 200 tahunan.

Punya napas yang hampir sama dengan pesantren yang lahir pada abad 19 dan mampu mencetak generasi ulama besar dan melahirkan semangat kemerdekaan negara ini, gerakan zakat yang lahir di era 90-an telah memberikan warna baru bagi gerakan sosial dan keagamaan negeri ini. Gerakan zakat di Indonesia ditandai lahirnya YDSF, Dompet Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat, DPU DT, dll—yang kemudian diikuti oleh lahirnya semangat zakat di Indonesia—memang tengah diuji keteguhan visinya. Sebagai gerakan perlawanan masyarakat untuk memperbaiki bangsanya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak lahir telah dimandati cita-cita luhur itu.

Dompet Dhuafa misalnya, memulai dari dana patungan dari para wartawan dan potongan gaji para karyawan Harian Republika serta keluarganya dan segera melakukan sesuatu untuk membela kamum miskin. Karena nilai yang luhur dan kesungguhan itulah Dompet Dhuafa menarik banyak simpati dan mendorong masyarakat ikut mendanai program-program pemberdayaan ini. Gerakan yang membola salju ini membawa sebuah ajaran pemberdayaan, semangat berekonomi yang adil sesuai syariah, kepedulian kepada saudara kita yang miskin dan semangat dakwah, yang dalam konteks rukun Islam terwadahi dalam makna Zakat.

Sebagaimana tantangan yang dihadapi pesantren, sebagai sunnatullah, gerakan zakat tentu saja akan mengalami masa ujian yang berat. Satu dasawarsa yang telah dilampaui, gerakan zakat telah mampu melewati batu uji profesionalisme dan penggalangan kepercayaan publik. Ketika masalah klasik gerakan keumatan adalah SDM berkualitas dan kesolidan tim, gerakan zakat mampu membangun dirinya menjadi profesional dan menjadi lembaga yang berkembang. Gerakan zakat di masa ini juga mampu membangun ketertarikan masyarakat tentang isu syariat zakat. Tak bisa dipungkiri, syariat zakat yang dulu terpinggirkan karena merupakan ranah ketaatan beragama, kini sudah merambah kepada isu sosial, bahkan saat ini masuk ke dalam isu ekonomi pemberdayaan. Bank Indonesia bahkan telah memasukkan bidang zakat ini sebagai Voluntary Sector yang memperkuat sektor pendukung ekonomi Indonesia lainnya. Gerakan LAZ ini bahkan telah mendorong semangat baru menegakkan syariat zakat ini diberdayai. Kerja sama pengembangan LAZ di pesantren-pesantren tercatat makin subur. LAZ di kampus-kampus semakin bertambah banyak dan maju, juga LAZ-LAZ masjid yang kini sudah semakin baik dan profesional. Zakat sebagai arus utama dalam wacana sosio-ekonomi sudah mendapatkan modal yang cukup untuk dilesakkan sebagai salah satu kekuatan sosial dalam wacana pengentasan kemiskinan, pembangunan spiritual bangsa, dan semangat membangun peradaban yang unggul sebagai bangsa.

Sayangnya pada dasawarsa kedua ini gerakan zakat justru mendapat tantangan dari apa yang selama ini dibelanya, yaitu negara. Ide formalisasi zakat yang memaksakan dana publik berupa zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf yang akan dikelola negara ini kini tengah digodok serius dan sudah disebarluaskan oleh pemerintah ke media massa. Peniadaan LAZ mengagetkan banyak pihak dan masyarakat, karena justru ketika Dompet Dhuafa tengah mendapat sederet penghargaan berupa Sertifikasi ISO, Penghargaan Social Entrepreneurship Award dari Ernst & Young, Marketing Award untuk kategori Innovation dan kategori Experience Marketing, penghargaan MURI sebagai panitia kurban terbesar, kerja sama dengan berbagai Pemda untuk mengembangkan pemberdayaan di daerah, sebagai suatu bukti peran pentingnya di masyarakat. Saat ini kita memang sedang menunggu sejarah dituliskan, apakah negara ini berhasil memberangus gerakan zakat yang notabene ditumbuhkan oleh masyarakat ini.

Lalu siapakah yang mampu membendung keinginan negara menutup LAZ Dompet Dhuafa dan lainnya? Saya malu untuk menyampaikan kegalauan ini kepada Gus Sholah, atau tokoh-tokoh lain di negeri ini yang telah lama menjadi pendukung gerakan kebaikan ini. Kalaulah Dompet Dhuafa diberangus, mohon doakan kami akan tetap bertekad berusaha sekuat upaya tetap membantu pesantren, membantu mereka yang selama ini tak bisa sekolah karena sekolah dibuat mahal, membantu mereka yang sakit agar bisa memperoleh layanan pengobatan yang bermartabat, membantu para buruh petani, tukang sayur, tukang ojek, pengasong, pengamen, dan masyarakat terpinggirkan lainnya yang selama ini hanya paham bahwa negara ini ada hanya ketika mereka ditangkapi, digusur, dan dipinggirkan. Agar saudara kita yang dhuafa ini tak perlu kecewa karena banyak menuntut kepada negara yang gagal ini.

Saksikan, ya Allah, saya telah menyampaikan ini.[]

Diintruduksikan pada tahun 2007, hanya mengalami perubahan nama dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang pada hakikatnya Kurikulum Tidak Siap Pakai (KTSP).

Jika kita selalu berparadigma bahwa manusialah yang bodoh, sebaliknya pemikir pendidikan Benjamin V. Lozare US. mengatakan bahwa perbedaannya adalah pada sikap/prilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan.

Kebanyakan berdasarkan analisis atas prilaku masyarakat di negara maju, ternyata mayoritas penduduk mengikuti/mematuhi sebuah tatanan yang tradisional, sehingga tidak sebanding dengan apa yang mereka contohi.

Prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut: Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dan integritas, bertanggujawab, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, hormat pada hak orang lain, cinta pada pekerjaan, berusaha keras untuk menabung dan investasi, mau bekerja keras dan tepat waktu.

8 prinsip inilah yang direalisasikan oleh sebagian besar masyarakat negara-negara yang sudah maju.

Klarifikasi terhadap term’s of education, menyangkut tiga hal. Yaitu, pertama, pendidikan sebagai obyek studi atau sebuah proses yang disengaja, diinginkan atau tidak, formal atau non formal. Kedua, pembelajaran proses mental atau kognitif, berupa kegiatan pemrosesan informasi yang ada untuk menghasilkan pengetahuan versi baru yang berkaitan, untuk menyelesaikan masa lalu. Ketiga, konseptual, masyarakat memaknai pendidikan sebagai medium pembebasan dan pencerdasan, masyarakat mengembangkan daya kritis, informasi berlimpah dari berbagai sumber dan media.

Pendidikan merupakan sebuah proses yang riil, yang memiliki ruang dan waktu, sehingga tidak jelas mau benar atau salah, relevan atau tidak, namun masyarakat mempelajari dan memilihnya secara proporsional.

Menciptakan Sumberdaya Manudia (SDM) yang mumpuni, Pemda melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di NTB atau di luar NTB antara lain adalah Universitas Mataram, Universitas Merdeka Malang. Diberlakukannya kebijakan Bupati Sumbawa Barat, yaitu disekolahkannya pegawai yang bekerja di jajaran Pemda, untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3. Di tahun 2009 ini terhitung  kurang lebih10 Perguruan Tinggi yang ada dan eksis di bumi Pariri Lema Bariri di antaranya adalah Universitas Cordova Indonesia, Perguruan TInggi Muhammadiyah Sumbawa Barat (SKTIP, STIH, STIE dan STAI), UNTB, UNSA Universitas NW Tamempang Amikom, Universitas 45 Mataram, termasuk UPBJJ-UT Mataram, Pokja Sumbawa Barat.

Peningkatan ini juga seimbang dengan jumlah mahasiswa yang kuliah di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu data pada tahun 2008 tercatat sebanyak 3069 mahasiswa dan di tahun 2009 ini meningkat menjadi 5867 mahasiswa, belum termasuk mahasiswa S1 program PGSD, PGTK/PGPAUD Universitas Terbuka, dan mahasiswa Sekolah TInggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yang baru membuka program pendidikan untuk S1 Kebidanan dan D3 Keperawatan.

Dan jumlah mahasiswa ini, terkait dengan subsidi yang harus diberikan Pemda kepada mahasiswa, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam membangun manusia Sumbawa Barat yang berkualitas. Data anggaran beasiswa tahun 2007 bagi mahasiswa adalalh Rp. 825 juta dan tahun 2008 terdapat tunggakan dari tahun sebelumnya yang dibayar tahun 2008 sebesar Rp. 1.62 miliyar, dan tahun 2008 menjadi Rp. 5.490.937.000 dengan pos anggaran dari Dikpora. Sementara dari BKD Rp. 1.2 miliyar untuk mahasiswa yang PNS dengan formasi S2 162 orang, dan S3 4 orang, serta bantuan untuk D3 88 orang, S1 dan D4 43 orang, sedangakan dana pendidikan gratis tahun 2008 berjumlah Rp. 13.688.031.000.

Tahun 2008 memang ada perubahan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2007 menjadi Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008, mahasiswa Sumbawa Barat di luar Kabupaten Sumbawa Barat hanya diberi 50%, tapi tahun 2008 diberikan sama menjadi 100%.

Pertimbangan awalnya, untuk menumbuhkan iklim belajar di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang kedua, untuk memotivasi warga miskin yang tidak bisa kuliah agar mau kuliah, sedangakan di luar Kabupaten Sumbawa Barat saat itu hanya 50% karena ada asumsi orangtuannya lebih mampu. Kemudian atas banyak ususlan, akhirnya dirubah. Mahasiswa di luar ataupun di dalam Kabupaten Sumbawa Barat yang non PNS mendapatkan beasiswa 100% atau setinggi-tingginya Rp. 7500.000 per mahasiswa per semester untuk Diploma dan S1, bagi mahasiswa S2 diberi bantuan Rp. 2 juta, S3 50% atau setinggi-tingginya Rp. 7 juta per mahasiswa per semester.

Jadi dengan perubahan Peraturan Bupati ini, sedikitnya banyak banyak bisa membantu orang tua.

Eksistensi Perguruan Tinggi sempat terganggu dengan keluarnya kebijakan yang menyangkut subsidi pendidikan, yaitu menguatnya isu legalisasi status perguruan tinggi yang bisa menerima subsidi, sehingga berlomba-lomba para pengurus dan pemilik lembaga perguruan tinggi untuk mempersiapkan surat izin perguruan tinggi.